Forum Menyerukan Pendekatan Baru untuk Denuklirisasi Asia Timur dan Pembangunan Ekonomi
Oleh Alan Gua
ULAANBAATAR (IDN) – Mantan Duta Besar Mongolia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Ketua LSM Blue Banner Mongolia, Dr Jargalsaikhany Enkhsaikhan, percaya bahwa “membangun zona bebas senjata nuklir Asia Timur Laut (NEA-NWFZ) dan mengajak Korea Utara untuk bekerja sama, Rencana mini-Marshall yang kredibel dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk Semenanjung Korea serta untuk keamanan dan pembangunan regional secara keseluruhan”.
Baik AS maupun Korea Utara perlu mengadopsi “pendekatan konseptual yang berani untuk menyelesaikan ancaman keamanan di semenanjung Korea, termasuk pencegahan yang tidak termasuk senjata nuklir,” ujarnya di forum internasional.
Forum Kebijakan Internasional disponsori bersama oleh Global Peace Foundation, Action for Korea United, One Korea Foundation, dan Blue Banner diadakan pada tanggal 30 September di ibu kota Mongolia.
Forum tersebut menyelenggarakan dua pertemuan meja bundar paralel: yang pertama tentang mempertimbangkan prospek pembentukan NEA-NWFZ yang akan mencakup jaminan keamanan oleh Rusia, Tiongkok, dan AS untuk dua Korea dan Jepang, pencegahan non-nuklir, pengembangan “kerangka kerja pasca Perang Dingin” dari kerja sama keamanan regional, menyediakan Rencana mini-Marshall internasional kepada DPRK dan tentang mengintegrasikan yang terakhir dalam pembangunan ekonomi regional.
“Jaminan keamanan Rusia dan Tiongkok akan menjadi penting dalam meyakinkan Korea Utara bahwa jaminan AS akan dapat diandalkan dan bahwa NEA-NWFZ akan kredibel secara hukum dan politik,” ujar Enkhsaikhan, menambahkan bahwa komitmen yang mengikat untuk pencegahan non-nuklir juga akan mencegah kemungkinan perlombaan senjata nuklir regional.
Mantan kepala negosiator AS selama krisis nuklir Korea Utara tahun 1994 dan mantan Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik-Militer, Dr. Robert Gallucci mengatakan bahwa jika masalah NEA-NWFZ ingin diteruskan, maka harus mengatasi kekhawatiran DPRK tentang potensi ancaman dari Senjata AS serta komitmen aliansi yang terakhir dan kepentingan keamanannya. Dia menambahkan bahwa pemahaman yang jelas tentang istilah “denuklirisasi”, masalah bahan fisil, fasilitas produksinya, dan beberapa masalah lain perlu ditangani dengan sepatutnya jika ada pergerakan dalam masalah ini.
Dr. John Endicott, Presiden Universitas Woosong, mantan pendukung NEA-NWFZ terbatas, mengatakan bahwa konsep zona apa pun di Asia Timur Laut “harus merupakan proses di mana membangun rasa saling percaya dan persahabatan pada akhirnya akan terwujud seiring waktu”, dan bahwa dia akan mendukung peluncuran proses seperti itu.
Selama diskusi, masalah kebijakan “tidak ada janji penggunaan pertama” dan “tujuan utama” dari negara-negara bersenjata nuklir disinggung, beberapa mendukung kebijakan tersebut, sementara yang lain memandang bahwa pendekatan tersebut dapat merusak efektivitas kebijakan pencegahan nuklir.
Pandangan juga diungkapkan bahwa setiap kemajuan dalam denuklirisasi Semenanjung Korea akan membutuhkan perubahan radikal dalam pendekatan ke DPRK dan mengembangkan mekanisme keamanan regional yang dapat diandalkan yang akan mencakup NEA-NWFZ. Untuk meningkatkan keseluruhan lingkungan keamanan, hal itu ditunjukkan, kita perlu bersama-sama mengatasi tantangan keamanan bersama non-militer, seperti pandemi saat ini dan yang mungkin terjadi di masa depan, pembangunan infrastruktur, polusi debu halus, polusi laut, dll.
Pertemuan meja bundar kedua membahas peluang ekonomi, memeriksa prospek pembangunan ekonomi regional, dengan studi kasus transisi Mongolia dari ekonomi komando terpusat ke pasar bebas. Pengalaman Vietnam juga disinggung. “Karena pemerintah dan lembaga multilateral besar bergerak lambat,” ujar John Dickson, presiden dari Kemitraan Perdagangan Dunia, “sangat penting bahwa rencana darurat dipertimbangkan untuk memungkinkan kerangka kerja yang damai dan saling produktif untuk integrasi ekonomi di semenanjung Korea.”
Yeqing Li, Rekan Senior Perdamaian dan Pembangunan Asia Timur Laut di Global Peace Foundation, mencatat bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Korea Utara dan Selatan serta penyatuan damai dengan pembangunan infrastruktur, manufaktur, pariwisata, pertambangan, dan sektor jasa adalah “bisnis yang dekat dan mudah dikembangkan” untuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan regional.
Sekitar 35 pakar keamanan, ekonom, dan ilmuwan politik dari Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Inggris Raya, Finlandia, Rusia, India, Mongolia, dan Amerika Serikat meneliti dua masalah ini dalam konteks berkontribusi untuk mengakhiri pembagian semenanjung Korea selama 74 tahun.
Forum tersebut diakhiri dengan kesepakatan oleh pihak penyelenggara untuk membentuk sekretariat regional guna melanjutkan pertimbangan mendalam terkait masalah NEA-NWFZ. [IDN-InDepthNews – 02 Oktober 2020]
Foto: (atas) Forum Internasional Virtual; (kedua) Dr Enkhsaikhan berbicara di forum. Kredit: Penulis.