Negara-negara Nuklir Menuai Badai Kritik
Jamshed Baruah
WINA (IPS) – TAWA sinis pecah ketika seorang perwakilan masyarakat sipil mengemukakan “kekaguman terhadap delegasi Amerika Serikat, yang dengan penonjolan diri yang tak sensitif, tak pantas, tak layak, dan tidak pada tempatnya secara diplomatik” telah “berhasil menghalau niat baik AS yang telah memutuskan berpartisipasi” dalam Konferensi Dampak Kemanusiaan Senjata Nuklir di Wina. – Suara Perempuan Papua
Pembicara itu adalah Richard Lennane, yang lebih suka menyebut diri “kepala petugas penghasut” dari Wildfire, sebuah inisiatif pelucutan senjata yang berbasis di Jenewa. Dia membuat pernyataan pada sesi terakhir konferensi di Wina, ibukota Austria, pada 8-9 Desember –yang ketiga setelah pertemuan Oslo (Norwegia) tahun 2013 dan Nayarit (Meksiko) setahun sebelumnya.
Tak seperti konferensi sebelumnya, AS dan Inggris –dua dari lima anggota klub nuklir, bersama dengan Prancis, Rusia, dan China– berpartisipasi dalam konferensi Wina.
Namun jargon diplomatik Washington dilucuti oleh efek pernyataan emosional dari para penyintas bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta ujicoba nuklir di Austria, Kazakhstan, dan Kepulauan Marshal. Mereka memberikan kesaksian kuat mengenai efek menggerikan dari senjata nuklir. Kesaksian mereka melengkapi presentasi lain yang menyajikan data dan hasil penelitian.
Dutabesar Adam Sheinman, utusan khusus presiden AS untuk urusan nonproliferasi, yakin bahwa, “semua dukungan atas upaya-upaya kami, yang tak putus-putus selama beberapa dekade, telah membuat pemahaman kami menjadi jelas tentang konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan senjata nuklir.”
Klaim itu bukan hanya membuat sebagian besar peserta tak terkesan namun juga gagal memberi alasan untuk berharap Konferensi Peninjauan Ulang Perjanjian Nonproliferasi (NPT) tahun 2015 membuahkan hasil.
Lebih-lebih, karena lembaga-lembaga yang berbasis di AS seperti Arms Control Association, Institute for Energy and Environmental Research, Nuclear Information Project of the Federation of American Scientists, Physicians for Social Responsibility, dan Union of Concerned Scientists membuat pernyataan bersama, “hampir lima tahun setelah keberhasilan konferensi peninjauan ulang NPT 2010, tindaklanjut konsensus rencana aksi –terutama 22 langkah yang berkaitan dengan pelucutan senjata– sangat mengecewakan.”
“Sejak pemberlakuan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) pada 2011,” pernyataan itu menambahkan, “Rusia dan AS telah gagal memulai pembicaraan untuk mengurangi stok nuklir yang masih sangat besar, yang jauh melampaui kebutuhan pencegahan yang masuk akal.”
Tahun 2015 akan menandai peringatan 70 tahun bom atom AS ke Hiroshima dan Nagasaki, yang dampaknya masih dirasakan hibakusha (para penyintas) dan keluarga mereka, seperti Setsuko Thurlow, duta Perdamaian Hiroshima dan penyintas dari ledakan bom atom pada 6 Agustus 1945, yang digambarkan dalam sebuah pernyataan menarik.
“Konsekuensi dari penggunaan senjata nuklir sangat merusak, bertahan untuk waktu yang lama, dan tak dapat diterima. Negara-negara sama sekali tak memperhatikan kesaksian ini dan mendengar kisah-kisah kemanusiaan ini tanpa melakukan apa-apa,”kata Akira Kawasaki dari Peaceboat, sebuah organisasi nonpemerintah Jepang.
“Satu-satunya solusi adalah melarang dan menghapuskan senjata nuklir dan kita harus memulainya dari sekarang,” tambah Kawasaki.
Dalam sebuah pernyataan yang disiapkan untuk debat umum, dutabesar AS Sheinman berusaha meyakinkan: “AS sepenuhnya memahami konsekuensi serius dari penggunaan senjata nuklir dan memberikan prioritas tertinggi untuk menghindari pemakaiannya. AS berdiri bersama semua orang di sini yang mencari perdamaian dan keamanan dunia tanpa senjata nuklir.”
“AS telah dan akan terus bekerja untuk menciptakan kondisi dunia seperti itu dengan bantuan berbagai instrumen, perjanjian dan kesepakatan, termasuk aturan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir.”
Terlepas dari kebenaran klaim AS, pernyataan kering dan sudah diprediksi dari Sheinman terlihat kontras dengan permohonan penuh semangat yang dibuat perwakilan dari 44 dari 159 negara yang berpartisipasi, bahwa selama senjata nuklir ada, risiko dari penggunaannya karena sengaja, salah perhitungan atau hilang akal, kesalahan teknis atau manusia tetap nyata.
Negara-negara yang memberikan dukungan terhadap perjanjian pelarangan pada Konferensi Wina meliputi: Austria, Bangladesh, Brazil, Burundi, Chad, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, Kuba, Ekuador, Mesir, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Holy See, Indonesia, Jamaika, Yordania, Kenya, Libya, Malawi, Malaysia, Mali, Meksiko, Mongolia, Nikaragua, Filipina, Qatar, Saint Vincent dan Grenadines, Samoa, Senegal, Afrika Selatan, Swiss, Thailand, Timor Leste, Togo, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yaman, Zambia, dan Zimbabwe.
Menggemakan sentimen dunia, dalam sebuah pesan untuk konferensi tersebut Paus Francis menyerukan agar senjata nuklir “dilarang sekali dan untuk semua.”
Dalam sebuah pesan yang disampaikan Angela Kane, Pewakilan Tinggi dari Kantor PBB untuk Urusan Pelucutan Senjata, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon mengatakan bahwa inisiatif Oslo, Nayarit, dan Wina telah “membawa pertimbangan kemanusiaan ke garis depan pelucutan senjata nuklir. Ia telah menggerakkan masyarakat sipil dan pemerintah dengan cara yang sama. Ia telah mendorong kita untuk tetap mengingat konsekuensi mengerikan yang dihasilkan dari setiap penggunaan senjata nuklir.”
Menyoal alasan di balik senjata nuklir, Ban –yang dikenal berkomitmen dalam pelucutan senjata nuklir– mengatakan bahwa menjaga konsekuensi mengerikan dari nuklir dalam pikiran adalah penting dalam menghadapi orang-orang yang melihat senjata nuklir sebagai jawaban rasional untuk ketegangan internasional yang sedang tumbuh atau simbol prestis nasional.
Dalam pesannya yang tersebar luas, dia mengkritik “betapa bodohnya mengguyurkan dana memodernisasi sarana untuk kehancuran kita bersama sementara kita gagal memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh kemiskinan, perubahan iklim, ekstrimisme, dan akumulasi ketidakstabilan senjata konvensional.”
Selama “70 tahun zaman nuklir,” Ban mengatakan “kepemilikan senjata nuklir tidak mencegah sengketa internasional yang terjadi, namun membuat konflik lebih berbahaya.”
Selain itu, dia menambahkan, mempertahankan kekuatan agar waspada tak memberikan keamanan, namun meningkatkan kemungkinan malapetaka. Menjunjung tinggi doktrin pencegahan nuklir tak menghambat pertumbuhan senjata nuklir, namun membuat senjata ini lebih diinginkan.
Jajaran negara-negara bersenjata nuklir yang tumbuh tak menjamin stabilitas global, justru merusaknya –sebuah pandangan yang juga disepakati organisasi-organisasi keagamaan yang berkumpul di Wina.*