Negara-Negara Bersenjata Nuklir Didesak untuk Memajukan Perlucutan Senjata
Oleh Bernhard Schell
AMMAN (IDN) – Konferensi Peninjauan yang akan datang (ditunda hingga Agustus 2021 karena pandemi COVID-19) dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) diperkirakan akan ditandai dengan perpecahan yang mendalam di antara negara-negara bersenjata nuklir (NWS), dan antara mereka serta negara non-senjata nuklir (NNWS), yang sangat kecewa dengan lambatnya progres menuju perlucutan senjata nuklir meskipun ada komitmen yang ditetapkan dalam NPT yang dibuat pada konferensi peninjauan NPT sebelumnya.
Dengan pertimbangan ini, pernyataan bersama dari perwakilan 16 Negara telah memperbarui “seruan kepada semua negara bersenjata nuklir untuk menunjukkan kepemimpinan, menangani, dan mengurangi risiko nuklir serta memajukan perlucutan senjata nuklir dengan mengambil langkah-langkah yang berarti untuk melaksanakan komitmen di bawah NPT,” Mereka mengadakan pertemuan tingkat menteri ketiga Stockholm Initiative terkait Perlucutan Senjata Nuklir dan NPT di Amman, ibu kota Yordania.
Yordania adalah satu-satunya negara Arab dalam kelompok ini dan memiliki kesempatan untuk memimpin diplomasi perlucutan senjata di dunia Arab serta mendorong NWS untuk berpartisipasi dalam proses konstruktif yang akan memperkuat keamanan global.
“Mengingat deklarasi kami – ‘Memajukan Perlucutan Senjata Nuklir, Mengamankan Masa Depan Kita’ – [diangkat pada 25 Februari 2020 di Berlin] kami menegaskan kembali ‘batu loncatan’ yang terkandung di dalamnya sebagai 22 proposal konkret untuk membuat progres di jalan menuju dunia bebas senjata nuklir,” beliau menambahkan.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa dunia dan Timur Tengah, khususnya, sedang menyaksikan “cukup banyak krisis, ketegangan, dan kerusuhan” belum termasuk ancaman senjata nuklir.
“Kami akan terus bekerja untuk mendorong perlucutan senjata nuklir dan perjanjian non-proliferasi. Kami membayangkan Timur Tengah bebas nuklir yang memiliki hubungan baik dengan tetangganya,” ujar Safadi, yang bersikeras bahwa negara-negara Arab telah “menyatakan keinginan mereka untuk membentuk hubungan persahabatan dengan Iran”.
Kendati demikian, menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa Iran “harus melunakkan nada dan tidak mempertaruhkan peluang dari perjanjian non-proliferasi yang efektif dengan 20 persen pengayaan uranium baru-baru ini”.
Dia mengatakan bahwa Teheran “harus menunjukkan sikap moderat dan mundur pada keputusan pengayaan uranium yang berbahaya”, beliau menambahkan bahwa kepemimpinan baru AS yang dipimpin Joe Biden “mungkin menjadikan tahun 2021 sebagai tahun yang akan mengarah pada penetapan dunia bebas nuklir”.
Jika diperhatikan, beberapa tahun terakhir dengan lompatan teknologi mereka telah “mempercepat produksi nuklir dan senjata nuklir dibandingkan memperlambatnya”, Maas mengatakan bahwa pekerjaan 16 negara bagian dalam pertemuan pada 6 Januari adalah “multilateralisme yang terbaik dan sebuah pertanda bahwa tatanan nuklir berada di jalur yang benar ke depannya”.
Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde mengatakan bahwa pertemuan yang diselenggarakan bersama oleh Swedia juga merupakan “cara untuk melibatkan perempuan dan kaum muda dalam pembicaraan terkait perlucutan senjata”.
Linde menyoroti “dukungan Swedia untuk UNRWA [Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina] serta layanan yang disediakan untuk pengungsi Palestina”.
Menteri Luar Negeri Yordania Safadi mencatat bahwa kunjungan para menteri luar negeri Jerman dan Swedia adalah “peluang untuk mendiskusikan hubungan bilateral mereka dengan Kerajaan dan upaya serta dukungan yang mereka berikan untuk menampung pengungsi Suriah dan Palestina bagi Yordania”.
Dalam sambutannya kepada The Jordan Times, Safadi mengatakan bahwa meskipun pertemuan tersebut membahas non-proliferasi nuklir dengan negara-negara, mereka juga berupaya mencegah perolehan senjata nuklir oleh aktor non-negara.
“Kami tahu bahwa organisasi teroris menambah kekacauan dan menghilangkan harapan, jadi jika kami ingin menghilangkan ancaman krisis nuklir, kami harus menyelesaikan krisis kawasan dengan cara yang memuaskan semua pihak dan mengakhiri kekacauan,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pesan video yang direkam memuji upaya Stockholm Initiative untuk mengatasi “defisit kepercayaan yang membahayakan”.
Stockholm Initiative untuk Perlucutan Senjata Nuklir diluncurkan oleh Swedia, dengan pertemuan 16 menteri luar negeri dari negara-negara non-senjata nuklir di Stockholm pada Juni 2019 untuk “membahas bagaimana diplomasi perlucutan senjata nuklir dapat dimajukan” dengan menggunakan pendekatan yang konstruktif, inovatif, dan kreatif yang mampu menanggapi secara efektif tantangan yang dihadirkan oleh senjata nuklir.
Seperti yang ditunjukkan oleh Dina Saadallah, analis Keamanan dan lulusan Pusat Kebijakan Keamanan Jenewa, tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk menegaskan kembali nilai NPT serta meningkatkan peluang Konferensi Peninjauan NPT yang konstruktif.
Para peserta menyadari tantangan tersebut, namun juga memilih untuk menarik perhatian pada keberhasilan NPT yang tak terbantahkan: mereka yang mengurangi ukuran persenjataan nuklir secara global melalui perjanjian START 1, menurunkan ketegangan dengan menciptakan zona bebas senjata nuklir seperti Zona Asia Tengah dan Zona Afrika, serta penandatanganan perjanjian untuk membatasi proliferasi bahan nuklir seperti yang ditetapkan oleh Kelompok Penyedia Nuklir. Stockholm Initiative menyatakan bahwa “bersama-sama kita harus memastikan masa depan perjanjian penting ini” (yakni NPT).
Menurut Inisiatif, ada bahaya nyata yang sedang berlangsung dari “perlombaan senjata nuklir potensial” yang akan berdampak buruk pada lanskap keamanan global. Pada awal tahun 2019, AS keluar dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah 1987. Deklarasi Stockholm menyebutkan tiga masalah kontrol senjata utama lainnya.
Yang pertama adalah Perjanjian START Baru yang akan segera berakhir pada Februari 2021, yang merupakan batasan terakhir yang tersisa pada ukuran persenjataan senjata nuklir AS dan Rusia.
Yang kedua adalah kesepakatan nuklir Iran, atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA): AS menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018, menyebabkan keretakan dengan pihak lain, termasuk sekutu Eropa, dan penangguhan kepatuhan Iran terhadap batasan nuklir ditetapkan untuk itu dalam JCPOA, yang dapat memicu proliferasi senjata nuklir di Timur Tengah. Ketiga adalah lambatnya progres dalam membuat WMDFZME, yang telah menjadi agenda sejak tahun 1974.
Para menteri bertemu lagi di Berlin pada Februari 2020 dan secara virtual pada Juni 2020.
Sementara itu, sejumlah negara telah bergabung dengan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) sebagai sarana untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk dunia bebas senjata nuklir serta keyakinan mereka akan perlunya instrumen hukum untuk membentuk dan mengimplementasikan keinginan tersebut bersama-sama dengan NPT.
TPNW mulai berlaku pada 22 Januari 2021.
Hal ini telah menyebabkan NWS menuduh negara-negara tersebut mengancam konsensus dalam proses NPT. Sumber kekecewaan lainnya adalah kebuntuan yang tak kunjung usai dalam pembentukan zona bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah (WMDFZME).
WMDFZME diputuskan dalam resolusi NPT Timur Tengah 1995 yang menciptakan hubungan yang tak terpisahkan antara perpanjangan NPT yang tidak terbatas dan pembuatan zona seperti itu. Sidang Umum PBB membuka jalur paralel ke NPT pada WMDFZME, tetapi sejauh ini hanya berhasil menyelenggarakan satu sesi pada November 2019 (sesi kedua sekarang telah ditunda hingga tahun 2021). [IDN-InDepthNews – 06 Januari 2021]
Foto: Uji coba senjata termonuklir AS (bom hidrogen) di atol Enewetak di Kepulauan Marshall, 1 November 1952. Angkatan Udara AS