PBB Memuji India Karena Melatih Para Diplomat Asing Terkait Perlucutan Senjata
Oleh Devinder Kumar
NEW DELHI (IDN) – India adalah negara anggota pertama PBB yang meluncurkan program beasiswa perlucutan senjata dan keamanan internasional bagi para diplomat asing. “Ini merupakan perwujudan dari komitmen India terhadap masalah nuklir dan perlucutan senjata,” ujar seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri (MEA).
Dengan berfokus pada diplomat junior dari berbagai negara yang berbeda secara geografis, program ini memiliki paralel yang erat dengan Program Beasiswa PBB terkait Perlucutan Senjata, yang didirikan pada tahun 1978 oleh sesi khusus pertama Majelis Umum yang ditujukan untuk perlucutan senjata.
Sejak saat itu, lebih dari 1.000 pemudi dan pemuda, yang diambil dari sebagian besar negara anggota, telah menjadi anggota perlucutan senjata PBB. India telah menjadi salah satu peserta paling aktif dalam program ini. Jalur karir berikutnya dari orang-orang ini mampu menjadi sebuah bukti yang mengesankan baik untuk nilai pelatihan maupun untuk kaliber tinggi individu yang dipilih untuk berpartisipasi.
Dalam kerangka program beasiswa, Lembaga Pelayanan Asing Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah bagi 27 diplomat muda – semuanya berusia di bawah 35 tahun – selama tiga minggu sampai dengan tanggal 1 Februari. Negara-negara yang telah mengirimkan peserta meliputi Vietnam, Cina, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Mongolia, Mesir, dan Etiopia.
Wakil Sekjen PBB dan Perwakilan Tinggi untuk Masalah Perlucutan Izumi Nakamitsu serta Menteri Luar Negeri Vijay Keshav Gokhale meresmikan edisi pertama acara tahunan pada tanggal 14 Januari.
Menurut Nakamitsu, keuntungan melibatkan profesional muda dan siswa dalam perlucutan senjata bukan hanya masalah berinvestasi dalam potensi masa depan. Agenda Sekjen PBB untuk Perlucutan Senjata, dirilis pada bulan Mei 2018, menekankan perlunya memberdayakan generasi muda sebagai kekuatan utama untuk perubahan.
Orang-orang muda telah bekerja di garis depan kampanye internasional yang telah berhasil melarang ranjau darat, munisi tandan, dan senjata nuklir baru-baru ini. “Batasan usia untuk program Anda tidak bisa dipilih dengan lebih tepat – setiap anggota staf dari Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN) berusia di bawah 35 tahun pada saat dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2017,” ujar Nakamitsu.
“Percakapan yang dipimpin kaum muda dapat menawarkan mata air kreativitas saat kami berusaha memahami kemungkinan ancaman dari teknologi yang muncul seperti cybertools, drone, dan kecerdasan buatan,” tambahnya.
“Kreativitas semacam itu akan menjadi sangat penting ketika kami berupaya menyesuaikan cara kami mengejar urusan perlucutan senjata sehingga upaya kami relevan dengan prioritas lain, seperti Agenda tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, aksi kemanusiaan, pencegahan dan penyelesaian kekerasan bersenjata dan perlindungan lingkungan,” catat Perwakilan Tinggi PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata.
Selain itu, koalisi politik yang dipimpin oleh kaum muda telah memperkuat suara perempuan, yang secara signifikan masih kurang terwakili dalam proses perlucutan senjata antar pemerintah. Hanya dengan memastikan partisipasi penuh dan setara bagi kaum perempuan dalam semua urusan perlucutan senjata dan proses keamanan internasional, kita dapat menerapkan berbagai ide dan talenta untuk mengatasi tantangan berat yang dihadapi planet kita secara efektif, ujar Nakamitsu.
India menganggap 65 negara anggota Konferensi PBB terkait Perlucutan Senjata yang berbasis di Geneva sebagai saluran bagi para peserta dalam program beasiswa baru. Berdasarkan perwakilan geografis, 30 negara akhirnya dipilih dan diminta untuk mencalonkan diplomat mereka. Kriteria utamanya adalah mereka harus memiliki latar belakang sebelumnya dalam masalah perlucutan senjata.
Program ini mencakup berbagai masalah yang terkait dengan perlucutan senjata dan keamanan internasional seperti lingkungan keamanan global, senjata pemusnah massal, senjata konvensional tertentu, keamanan luar angkasa, kerja sama maritim, keamanan ruang maya, kontrol ekspor, teknologi baru, dll.
Program Beasiswa ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan perspektif tentang berbagai perlucutan senjata kontemporer, non-proliferasi, kontrol senjata, dan urusan keamanan internasional.
Narasumber untuk program ini meliputi pejabat senior dari Institut PBB untuk Penelitian Perlucutan Senjata (UNIDIR), Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), dan The Wassenaar Arrangement (WA) mengenai Kontrol Ekspor untuk Senjata Konvensional serta Barang dan Teknologi Penggunaan Ganda.
WA yang berbasis di Wina didirikan pada tahun 1995 untuk berkontribusi pada keamanan dan stabilitas regional dan internasional, dengan mempromosikan transparansi dan tanggung jawab yang lebih besar dalam transfer senjata konvensional serta barang dan teknologi penggunaan ganda, sehingga dapat mencegah akumulasi destabilisasi. Tujuannya juga untuk mencegah akuisisi barang-barang ini oleh teroris.
Menurut pejabat Kemlu, program ini juga mencakup kunjungan lapangan ke Pembangkit Tenaga Atom Narora di Uttar Pradesh, Depot Kontainer Darat di Tughlakabad dan Organisasi Penelitian Antariksa India (ISRO).
Menjelaskan latar belakang inisiatif unik ini, pejabat Kemlu mengatakan India telah menyelenggarakan konferensi tentang Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC) 1540, yang menempatkan tanggung jawab pada negara-negara anggota untuk memiliki kendali dalam negeri untuk mencegah non-proliferasi nuklir dan pengiriman barang-barang.
“Kami telah menyelenggarakan berbagai lokakarya mengenai berbagai aspek pengendalian ekspor dan masalah nuklir seperti 1540 dan konvensi senjata kimia. Tetapi ini adalah pertama kalinya India menyelenggarakan program payung yang mencakup semua masalah terkait,” ujar pejabat Kemlu.
Meresmikan program, Perwakilan Tinggi PBB untuk urusan Perlucutan Senjata Nakamitsu mengatakan tawaran India untuk melatih para pejabat dalam urusan perlucutan senjata nuklir dan keamanan internasional sejalan dengan salah satu aspek utama dari agenda perlucutan senjata: berinvestasi dalam pendidikan perlucutan senjata, ditafsirkan sebagai salah satu kontributor untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4, yang menyerukan “promosi budaya perdamaian dan non-kekerasan”.
Pilar keempat dari agenda adalah kemitraan. Untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam perlucutan senjata juga membutuhkan koalisi yang efektif di seluruh sistem PBB, dengan organisasi-organisasi regional, dan dengan para ilmuwan, insinyur serta sektor swasta, dan masyarakat sipil.
“Ini dalam sangkut paut terakhir bahwa saya memuji India karena meluncurkan program beasiswa ini. Saya percaya tindakan seperti itu sejalan dengan peran historis India sebagai juara saat meyuarakan perlucutan senjata nuklir global,” ujar Perwakilan Tinggi PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata.
Dalam periode memburuknya hubungan keamanan strategis dan meningkatnya multipolaritas ini, ia menambahkan, semua Negara yang memiliki senjata nuklir, termasuk India, memiliki tanggung jawab khusus untuk melakukan percakapan baru, guna mencari langkah timbal balik untuk mengurangi risiko, dan untuk memimpin upaya mengembalikan kita semua ke dalam visi dan jalur umum menuju penghapusan total senjata nuklir. [IDN-InDepthNews – 23 Januari 2019]
Foto: Kendaraan Peluncuran Satelit Geosynchronous ISRO (GSLV-F11) berhasil meluncurkan satelit komunikasi GSAT-7A pada tanggal 19 Desember 2018. Kredit: ISRO